√ Ketua Umum Lembaga Honorer K2 Ragukan Rencana Angkat 159 Ribu Guru Honorer K2 Jadi Pppk

Ketua Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih tidak terburu – buru menyikapi planning pemerintah mengangkat 159 ribu guru honorer K2 menjadi calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), meski tetap melalui tahapan seleksi.

Alasan Titi, pemerintah mengambil kebijakan sesukanya dan cenderung tidak konsisten alias berubah-ubah. Dalam perekrutan CPNS 2019 misalnya, pada awalnya menyebut ingin mencari SDM yang kompeten.

Namun ketika risikonya jeblok, pemerintah menurunkan standar kompetensinya melalui passing grade. “Dan itu cukup menyakiti para honorer yang selama ini diragukan kompetensinya,” cetus Titi.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan, angka 159 ribu guru honorer K2 didapat dari hasil pengecekan. Jika memenuhi syarat dalam tes, Muhadjir menegaskan sejumlah tersebut sanggup diakomodir sebagai PPPK.

Mantan Rektor Universitas Negeri Malang itu memahami kalau kebijakan tersebut tidak akan memuaskan semua kalangan. Namun ia menilai sudah cukup baik. "Namanya juga negara demokrasi. Kita kan mustahil melayani ssemua puas," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengubah sketsa registrasi CPPPK dari terbuka untuk masyarakat umum menjadi terbatas untuk honorer. Dengan demikian, kuota PPPK diutamakan untuk para honorer yang notabene sudah bekerja.

Skema tes CPPPK dari terbuka menjadi tertutup merupakan hasil koordinasi dengan kementerian terkait dan Komisi X DPR.

Bagikan Artikel ini