√ Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 2019 Dari Bkn
Informasi yang Admin sampaikan pada kesemparan artikel ini sesuai dengan peraturan tata cara pelaksanaan mutasi peraturan tubuh kepegawaian negara nomor 5 tahun 2019, tanggal 5 april 2019. Peraturan BKN ini hadir dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara perihal Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Selengkapnya mengenai tata cara pelaksanaan mutasi sanggup Bapak dan ibu simak serta download pada link dibawah ini.
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Mutasi ialah perpindahan kiprah danlatau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Rrsat,
1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas undangan sendiri.
3. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB ialah pejabat yang memiliki kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK ialah pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan training administrasi ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi Pemerintah ialah instansi sentra dan instansi daerah.
Instansi Pusat ialah kementerian, forum pemerintah nonkementerian, kesekretariatan forum negara, dan kesekretariatan lemb aga nonstruktural.
Instansi Daerah ialah perangkat kawasan provinsi dan perangkat kawasan kabupatenlkota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat parlemen daerah, dinas daerah, dan forum teknis daerah.
Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN ialah forum pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan training dan menyelenggarakan administrasi ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Pasal 2
Instansi Pemerintah men5rusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya. Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada angka I perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
b. mutasi PNS antar kabupatenlkota dalam satu provinsi;
c. mutasi PNS antar kabupatenlkota antarprovinsi,
dan antar provinsi;
d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Fusat atau sebaliknya;
e. mutasi PNS antar-Instansi Pr,rsat; dan
f. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
(3) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling usang 5 (lima) tahun.
(4) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, penjabaran jabatan dan teladan karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
(5) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
(6) Selain mutasi alasannya ialah kiprah danlatau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS sanggup mengajukan mutasi kiprah danlatau lokasi atas undangan sendiri.
Itulah sekilas yang sanggup Admin tuliskan pada kesempatan artikel ini isi dari Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Selengkapnya mengenai isi dari file tersebut sanggup Bapak dan Ibu unduh pada link dibawah ini dalam bentuk file Pdf.
Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 2019 dari BKN DOWNLOAD
Demikian yang sanggup Admin sampaikan, supaya file yang tersaji pada artikel ini memperlihatkan manfaat dalam memperlihatkan warta mengenai Mutasi yang akan Bapak dan Ibu laksanakan.
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Mutasi ialah perpindahan kiprah danlatau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Rrsat,
1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas undangan sendiri.
3. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB ialah pejabat yang memiliki kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK ialah pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan training administrasi ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi Pemerintah ialah instansi sentra dan instansi daerah.
Instansi Pusat ialah kementerian, forum pemerintah nonkementerian, kesekretariatan forum negara, dan kesekretariatan lemb aga nonstruktural.
Instansi Daerah ialah perangkat kawasan provinsi dan perangkat kawasan kabupatenlkota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat parlemen daerah, dinas daerah, dan forum teknis daerah.
Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN ialah forum pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan training dan menyelenggarakan administrasi ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Pasal 2
Instansi Pemerintah men5rusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya. Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada angka I perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
- kompetensi;
- pola karier;
- pemetaan pegawai;
- kelompok planning suksesi (talent pootl;
- perpindahan dan pengembangan karier;
- penilaian prestasi kerjalkinerja dan sikap keda;
- kebutuhan organisasi; dan
- sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada penjabaran jabatan.
(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
b. mutasi PNS antar kabupatenlkota dalam satu provinsi;
c. mutasi PNS antar kabupatenlkota antarprovinsi,
dan antar provinsi;
d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Fusat atau sebaliknya;
e. mutasi PNS antar-Instansi Pr,rsat; dan
f. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
(3) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling usang 5 (lima) tahun.
(4) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, penjabaran jabatan dan teladan karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
(5) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
(6) Selain mutasi alasannya ialah kiprah danlatau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS sanggup mengajukan mutasi kiprah danlatau lokasi atas undangan sendiri.
Itulah sekilas yang sanggup Admin tuliskan pada kesempatan artikel ini isi dari Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Selengkapnya mengenai isi dari file tersebut sanggup Bapak dan Ibu unduh pada link dibawah ini dalam bentuk file Pdf.
Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 2019 dari BKN DOWNLOAD
Demikian yang sanggup Admin sampaikan, supaya file yang tersaji pada artikel ini memperlihatkan manfaat dalam memperlihatkan warta mengenai Mutasi yang akan Bapak dan Ibu laksanakan.
Belum ada Komentar untuk "√ Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 2019 Dari Bkn"
Posting Komentar